INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DARI PANTAI PURUS KE LAPAU PANJANG CIMPAGO) KOTA PADANG

Yohanis Yohanis

Sari


Penelitian ini berawal dari beragam permasalahan dalam pembenahan para Pedagang Kaki Lima di Pantai Purus kota Padang,.Tujuan penelitian ini adalah Mendiskripsikan bentuk-bentuk kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima, menjelaskan dan menganalisis implementasi inovasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Pantai Purus Kota Padang sebelum dan sesudah diberlakukannya Perda No. 03 Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, wawancara mendalam dan pengamatan langsung, uji keabsahan data menggunakan strategi trianggulasi, dan teknik analisis data mengggunakan model interaktifdan model analisis case study.

Berdasarkan data dan hasil analisis ditemukan bahwa dengan adanya perubahan-perubahan regulasi dalam hal penataan Pedagang Kaki Lima di Pantai Purus Kota Padang diawali dengan diterbitkannya Perda No. 11 Tahun 2005, kemudian dirubah dengan dikeluarkannya Perda No. 04 Tahun 2007 dan dirubah lagi dengan dikeluarkannya Perda No. 03 Tahun 2014 dengan implementasinya telah dibangun Lapau Panjang Cimpago bagi para Pedagang Kaki Lima dan berpindahnya seluruh Pedagang Kaki Lima ke Lapau Panjang Cimpago sehinga dapat dipandang sebagai sebuah inovasi kebijakan publik di kota Padang.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Bogdan dan Bikken, 1992, Qualitative Research For Educational to Theory and Methods, London: Allyn and Bacon Inc.

Fadel Muhammad, 2008, Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daeeah, Gramedia, Jakarta.

Fannel, D. 1999. Ecotourism : An Introduction. London: Routledge.

Hadjon, Philipus M. et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005.

Hardjosoekarto, Sudarsono. Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta, 2008.

INDOPOV. 2007. Inovasi Pelayanan Pro-Miskin: Sembilan Studi Kasus di Indonesia. The World Bank: Poverty Reduction and Economic Management Unit East Asia and Pacific Region.

Muluk, Khairul. 2010. Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah.

Surabaya: ITS Press.

Muluk, Khairul, 2010. “Dari Good ke Sound Governance: Pendorong Inovasi Administrasi Publik”. Falih Suaedi (ed.) Revitalisasi Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moenir, H.A.S. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

USAID, 2009, More Effective Decentralized Education Management and Governance Annual Report October 2008 to September 2009, USAID Indonesia.

Wahab, Solichin Abdul. 2002. Masa Depan Otonomi Daerah: Kajian Sosial, Ekonomi, dan Politik untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah. Surabaya: SIC.

UU No.25 Tahun 2009 Tentang Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

PP No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009.

Perda No. Perda No.3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

Perda No. 04 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Perda No.11 tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum

Keputusan Walikota Padang Nomor 161 Tahun 2007 tentang penetapan lokasi dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Padang Nomor. 253 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pariwisata Pantai Padang




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v4i1.1019

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.