PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Rahmi Erwin, Rina Rahma Ornella Angelia, Andi Desmon

Sari


Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution states that "all citizens have the same position before law and government and are obliged to uphold law and government with no exceptions. This provision becomes a legal umbrella for victims of criminal acts to obtain guarantees for the protection of their rights. Victims of crime are the most disadvantaged subjects if they become victims of crime, the losses suffered either physically, psychologically, materially or non-materially. The justice system is required to be able to provide protection for victims of criminal acts, this protection can be provided through the provision of restitution or compensation. In positive law in Indonesia, various protections for victims of criminal acts have been regulated, such as in the provisions of statutory regulations, namely the 1945 Constitution, which can also be seen in the Criminal Code, KUHAP, Civil Code, Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Application of Restitution for Children who Become Victims of Crime and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning Procedures for Completing Applications and Granting Restitution and Compensation to Victims of Crime. This provision is intended to change the paradigm that the orientation of protection is not only to the interests of the perpetrators, but also to protect the victims. So that every victim gets the right to protection and guarantees of obtaining restitution and compensation.

Key Words: victim, restitution, compensation.

 


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2014,

Arif Gosita, Viktimologi dan KUHP, Akademika Presindo, Jakarta, 1986.

Atikah Rahmi, Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Delegalata, Vol. 4 No. 2, 2019.

Azis Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol.6 No.2.

Josefhin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Vol 15 No.4 - Desember 2018.

Maya Indah S, Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi, Kencana, Jakarta, 2014.

Mardjono Reskodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,1994

Maria Novita Apriyani, Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021.

M. Syukri Akub dan Sutiawati, Keadilan Restoratif, Yogyakarta, Litera, 2018.

Romli Atmasasmita, Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana, Artikel, Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992.

Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sondang Kristine, Penerapan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Thesis, Jakarta, Program Magister Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Yazid Effendi, Pengantar Victimologi Rekonsialiasi Korban dan Pelaku Kejahatan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2002.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v5i2.1510

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.