DERITA PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGANUMUM TERHADAP PENERIMAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI PEMILIK TANAH

Syahril Syahril

Sari


The land owner as the subject of receiving compensation for land that is freed in the context of land acquisition for development in the public interest has full and absolute responsibility for the land that is recognized as his own. The full and absolute responsibility of the land owner as the recipient of compensation cannot be charged or held accountable to other parties and this is in accordance with the applicable Civil Law which specifically regulates accountability in unlawful acts. Landowners as compensation recipients who violate the law and negligence can be subject to civil and criminal sanctions.

Keywords: Suffering, Committee, Land Acquisition, Compensation.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Undang-Undang Dasar 1945

Majalah Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXV No. 290 Januari 2010

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 06/Pid. Sus/TPK/2018/PN. Pdg

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri padang Nomor 09/Pid. Sus/TPK/2022/PN Pdg

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelanggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) RBG dan HIR

Perda Propinsi Sumatera Nomor 6 tahun 2008 tentang tanah Ulayat.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v5i2.1592

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.