PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MELANGGAR STANDART BPOM

Dicky Celfin Wahyudi; Elfrida Ratnawati Gultom

doi:10.33559/eoj.v5i3.1800

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MELANGGAR STANDART BPOM

Dicky Celfin Wahyudi, Elfrida Ratnawati Gultom

Sari

Currently, beauty product trends are rising rapidly among the public, leading to the emergence of rogue players in the cosmetics industry. A cosmetic product license is essential as it ensures that the product is safe to use with government approval. The aim of this study is to evaluate the safeguarding of consumers against the spread of beauty products that contain dangerous components which do not meet the BPOM standards, and to determine the accountability of economic agents for the distribution of harmful cosmetics. The research was carried out by utilizing interview and documentation methods and analyzed through qualitative data analysis techniques. Consequently, the law protects consumers under the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 and Indonesian National Agency for Drugs and Food Control regulations No. HK. 4.17.45 for cosmetics. Economic agents are liable for compensating or replacing goods for the distribution of cosmetic products that cause harm to consumers. If fraudulent activity is identified, economic agents may face penalties, depending on the extent of the manufacturer's negligence and the level of damage incurred by the consumer. Such penalties may include fines or imprisonment, and the severity of these sanctions is based on the level of negligence exhibited by the manufacturer and the loss suffered by the consumer.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Abuyazid Bustomi. (2018). TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN. Jurnal BPOM kosmetik. (Volume 16, Nomor 2)

Amiruddin dan Zainal Asikin.(2017). Pengantar Metode Penelitian Hukum, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 30.

Arief Safari. (2020). Unboxing Perlindungan Konsumen,(Bogor : PT. Penerbit IPB Press), hal.12.

Astanti, Dilla Nurfiana. (2020). "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan." Novum: Jurnal Hukum 7, no. 4; 1-9

Ayu Humaira & Yulia & Fatahillah .(2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Mkanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum . (Volume IV Nomor 2)

Az. Nasution. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.

BPOM.(2015,November30).Diambildarittp://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/286/WASPADA- 55 KOSMETIKAMENGANDUNG-BAHAN BERBAHAYA-----Teliti-SebelumMemilih-Kosmetika-- .htm (2015 )health.liputan6.com. health.liputan6.com

Desiana Ahmad& Mutia Ch. Thalib TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR. Jurnal Legalitas, (Vol .12 No. 2 Page 106)

Gabrila Winata Melina. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. Jurnal Sapientia Et Virtus| (Volume 7 nomor 1).

Gusti ayu Karolina,Tahun .(2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya, Jurnal Kertha Semaya, (Vol. 9 , hlm. 2352-2365)

I Gede Tirtayasa, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Denpasar. Jurnal Konstruksi Hukum (Vol. 3, No. 1)

Indonesia,Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat 8

Isdiana Syafitri. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal Universitas Amir Hamzah Medan. Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol, (Volume 5, Nomor 2)

Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar dan Hijriah Adhyanti Mirzana. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ecosystem (Volume 22 Nomor 1, Hal. 82 – 100).

Madia, Putu Bella Mania, and Ida Bagus Putra Atmadja. (2019). "Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 12: 1-15.

Nur Putri Suprianto & Kartini Malarangan & Awaliah. (2022). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT. Tadulako Master Law Journal, (Vol 6 Issue 2).

Ragil Ira Mayasari.(2018). Ragil Ira Mayasari. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA KOSMETIK BERBAHAYA. Jurnal Actual (Vol. 8 No.2)

Restia Noviani Putri. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM (Studi di BPOM Mataram), Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram. (Volume 2, Issue).

Saffanah, S., & Khairani, K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik Krim Pemutih Berbahaya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan, Vol.3(No.3).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2016). Penelitian Hukum Normatif, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 12.

Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari UndangUndang Perlingdungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 04 No.01.

Undang- Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1800