PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL (CAPITAL MARKET) AKIBAT EMITEN PAILIT BERDASARKAN UU KEPAILITAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Rahmansyah Fikradin, Elfrida Ratnawati

Sari


: All levels are beginning to investigate the capital market as an alternative source of financing for the community's economy. As the most noteworthy government authority, it is essential to guarantee legitimate sureness to safeguard the interests of individuals. One option for investing is in capital markets like shares. Stock investment offers state-owned businesses, particularly those listed on the capital market, an alternative means of financing. However, investing in shares on the capital market carries risks, such as bankruptcy, in addition to the possibility of profit. From the perspective of bankruptcy law, the purpose of this article is to determine the legal consequences of a joint stock company's bankruptcy decision for capital market investors and the legal protection of capital market investors in the event of a joint stock company's bankruptcy. With the assistance of standard legitimate examination techniques and subjective lawful information examination, it very well may be presumed that the chapter 11 of a business entity influences financial backers' portion possession in the business entity, for example makes a gamble of misfortune to the business entity. business entity capital misfortune because of lock-in. because of posting on the stock trade. Taking preventative measures or filing a civil lawsuit in civil court, either through the OJK as an intermediary or personally as a shareholder, provides investors with legal protection in this circumstance.

Keywords : Bankruptcy, listed company,  Investor, Capital market, Porolio investment.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Widjaja, G., & Wulandari, R. D. (2009). Seri Pengetahuan Pasar Modal: Go Public dan Go Private di Indonesia (Cetakan Kesatu). Kencana, Jakarta.

Anwar, J. (2005). Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi (Seri Pasar Modal 1). Alumni, Bandung.

Abubakar, L. (2009). Transaksi Derivaf di Indonesia: Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derivaf di Bursa Efek. Books Terrace & Library, Bandung.

Anoraga, P. (2010). Pengantar Pasar Modal. Rineka Cipta, Jakarta.

Widoatmodjo, S. (2004). Cara Cepat Memulai Investasi Saham: Panduan Bagi Pemula. Elex Media Kompundo, Jakarta.

Sumantoro. (1978). Aspek Hukum Pasar Modal dalam Hukum dan Pembangunan No. 1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Tim Penyusun. (2010). Ikhsar Ketentuan Pasar Modal. National Legal Reform Program Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Jakarta.

Ginting, J. (2005). Kedudukan Pemegang Saham (Investor) dalam Kepailitan Perusahaan Go Public. Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, 4(3), Maret.

Bursa Efek Indonesia, “Panduan Go Public”, hp://www.idx.co.id/portals/khusus PDF/go%20public%20new2.pdf

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan PT Bursa Efek Jakarta No. II-A tentang Pedagangan Efek.

Peraturan PT Bursa Efek Jakarta No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan dan Pencatatan Kembali Saham di Bursa.

Bapepam-LK No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Peraturan Bapepam-LK No. X.K.5 tentang Keterbukaan Indormasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.

Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v6i4.2196

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.