KAJIAN YURIDIS KASUS POLITIK UANG PADA PILKADA ANALISIS: PENANGANAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) TERHADAP PELANGGARAN PIDANA PEMILU

Nova Yarsina, Rahmad Rahmad

Sari


Abstract: This research aims to determine the handling of money politics crimes during regional head elections, carried out by regional head candidate participants, voters and campaign teams in regional head elections. The empirical legal research used is a documentation study method, then the data obtained is analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions. The results of this research show that: the handling of violations of criminal acts of money politics by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) is carried out with the provisions of the flow of handling election violations based on Perbawaslu No. 8 of 2020, there are factors that influence the Integrated Law Enforcement Center in handling criminal acts of money politics at the General Election Supervisory Body in general, there are 3 main problems, namely legal substance, legal structure, legal culture, it is hoped that the handling will be carried out by the Law Enforcement Center Integrated (Gakkumdu) Against Criminal Election Violations, especially Criminal Election Violations in Money Politics Cases, will increase public confidence in the organizers of the upcoming election.

Keywords: Crime, money politics, regional head elections.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Khairul Fahmi. Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Konstitusi. Vol. 12, No. 2, Juni 2015

Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, Mahirsindo Utama, Surabaya

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Edisi Kedua). Jakarta: Balai Pustaka

UUD 1945 Amandemen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Repulik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Repulik Indonesia Dan Jaksa Agung Repulik Indonesia Nomor 5, Nomor 1, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Dapertemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/penanganan

http:/www.pengettianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v7i2.2881

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.