HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Vivi Nilasari, Aldri Frinaldi, Roberia Roberia

Sari


Administrative Law (HAN) plays a central role in guiding and controlling the exercise of administrative authority to ensure it remains within lawful and accountable boundaries. The General Principles of Good Governance (AUPB), such as legal certainty, transparency, accountability, and the prohibition of abuse of power, serve as key guidelines for establishing transparent and democratic governance. This article is structured using a library research approach to examine the implementation of AUPB in administrative practices in Indonesia and to identify the challenges faced. The findings indicate that the implementation of AUPB still encounters several obstacles, including limited understanding of its substantive principles among public officials, a bureaucratic culture resistant to openness, regulatory inconsistencies, and weak internal and external oversight mechanisms. Furthermore, the adaptation of AUPB in digital public service delivery requires institutional readiness and improved human resource capacity. Therefore, strengthening legal understanding, institutional reform, and the integration of AUPB principles into governance systems are necessary to realize clean, effective, and accountable public administration.

Keywords: Administrative Law, AUPB, implementation, public governance, oversight


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Adolph, Ralph. 2016. “済無No Title No Title No Title.” : 1–23.

Akhmaddhian, S. (2018). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.

Akhmaddhian, S. (2020). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Anggoro, H. (2022). Prinsip-prinsip AUPB dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern. Jurnal Hukum dan Administrasi, 10(2), 125–138.

Arrazak, M. A., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Hukum Administrasi Negara sebagai Instrumen Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Pemerintah. Polyscopia, 2(1), 13–23.

Darmawan, A. (2025). Birokrasi dan Tantangan AUPB di Era Transparansi. Jurnal Reformasi Administrasi Negara, 9(1), 50–62.

Galley, N., Annisa, B., Nazila, F., Fazlim, M. R., Khairi, E. S., & Siregar, F. A. (2025). Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif. Indonesian Journal of Law Research, 3(1), 18–24.

Hermawan, A. S. (2021). Hukum Administrasi Negara dan Hubungan Warga Negara. STIE STEKOM Journal.

Jabar, Syabran, and Aldri Frinaldi. 2024. “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” 2: 720–28.

Melissa Silalahi, Devi. 2020. “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6(1): 50-63.

Mudhoffar, M., Pratama, B. R., & Aulia, N. R. (2024). Hukum Administrasi Negara sebagai Instrumen Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Pemerintah. Polyscopia, 2(1), 13–23.

Paramita, I., Lestari, W., & Syamsuddin, A. (2025). Tantangan Digitalisasi Administrasi dalam Penerapan AUPB. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 11(1), 33–47.

Pemerintahan, Administrasi et al. 2014. “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).” (292).

Prawiranegara, Khalid. 2021. “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu.” Jurnal Lex Renaissance 6(3): 591–604.

Rantisi, I. L., Andriansyah, R., & Riza, M. (2025). Implementasi AUPB dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. Jurnal Administrasi Publik dan Hukum, 9(2), 88–101.

Rantisi, I. L., Handayani, L. D., & Firmansyah, D. (2025). AUPB dan Evaluasi Kebijakan Publik. Jurnal Administrasi Negara dan Pemerintahan, 7(2), 44–56.

Silalahi, D. M. (2024). Penguatan AUPB dalam Praktik PTUN: Kajian Hukum Administrasi. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 10(2), 71–84.

Solechan. (2019). Asal Usul dan Nilai Sosial AUPB dalam Sistem Hukum Administrasi. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 5(1), 44–53.

Susanto, H. (2021). Peran AUPB dalam Putusan Pengadilan TUN. Jurnal Hukum Negara, 3(2), 78–89.

Susanto, H. (2022). Legalitas Administrasi dan Fungsi HAN dalam Sistem Pemerintahan. Jurnal Hukum Publik, 4(1), 33–45.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v7i4.3193

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.