PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI AMANAT KONSTITUSI DALAM RANGKA MENINGKATKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
Sari
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Abdul Gaffar Karim, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
Arif Budiarto, dan Mahmudah, Rekayasa Lalu Lintas, Surakarta, UNS Press, 2007.
Awaloedin Djamin, Administrasi Kepolisian, CV. Mandira Buana, Jakarta, 1995.
Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum, Jakarta, Bulan Bintang, 2001.
Chairudin Ismail, Kepolisian Sipil Sebagai Paradigma Baru Kepolisian Republik Indonesia, Pembekalan Kapala Peserta Sespati Kepolisian Republik Indonesia dikreg ke 14 T.P, Jakarta, Kepolisian Republik Indonesia, 2008.
CST Kansil, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, PT. Airlangga, 1995.
Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
Debora Angelia Pardosi, Peran Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Peningkatan Kinerja Birokrat Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018.
Dian Bakti Setiawan, Keberadaan Dan Penerapan Perda Syariah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
Djunaidi Maskat, Manajemen Kepolisian-Teori dan Praktek Jilid I (Perencanaan), Sukabumi, Secapa Kepolisian Republik Indonesia, 1994.
DPM. Sitompul, Beberapa Tugas dan Peranan Polisi, Jakarta, Wanthy Jaya, 2002.
H.S. Djayoesman, Polisi dan Lalu Lintas. Mabes Kepolisian Republik Indonesia Press, Bandung, 1976.
Kirdi Dipoyono, Keadilan Sosial, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
Kunarto, Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja, 1999.
Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta, Deepublish, 2016.
Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
Laurensius Arliman S, Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2018.
Muhammad Afif, 2018, Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyaraka Madura, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
Ofyar Z Tamin, Perencanaan dan Pemodelan Transportasi, Penerbit ITB, Bandung, 1997.
Rahmat Fauzie, Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
Rianda Prima Putri, Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
Rustan Sinaga. Peran Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas Ia Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018.
Warpani S.P, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ITB, Bandung, 2002.
Yohanis, Perkawinan Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang (Mekanisime Pemberian Izin, Dasar Hukum, Syarat-Syarat Poligami Dan Pelaksanaanya), Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.8
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Negara Pengunjung

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.










