ASPEK-ASPEK HAK ATAS PENDIDIKAN SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA

Duwi Handoko, Tat Marlina, Ferry Asril

Sari


The purpose of this paper is to find out the regulation of the right to education in Indonesian law and the development of thinking in the field of the right to education as part of human rights in the economic, social and cultural fields in Indonesia. This type of research is normative legal research that specifically discusses human rights. Data analysis in this study was carried out systematically based on research problems described qualitatively. Thoughts on the right to education as part of human rights in the economic, social and cultural fields in Indonesia cannot be separated from the rules of international law related to the right to education. The right to obtain education in an international environment is seen as an international legal rule (agreement) so that the state's obligation to meet the educational needs of its citizens is a contractual obligation. Failure to carry out this obligation would be a violation of the agreement so that the limits of state liability and the implementation mechanism depend on the agreement in question.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen (Penyunting/Penerjemah), Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006. Diterjemahkan dari buku: Major International Human Rights Instruments.

Djazuli Bachar, Aneka Pengalaman, Kesan, dan Angan-angan Seorang Mantan Hakim, Liberty, Yogyakarta, 2005.

ELSAM, Laporan Penegakan HAM 2005: “Ekspektasi yang Sirna”.

Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Kencana, Jakarta, 2005.

Muhammad Ashri, Gugatan Warga dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan, Jurnal Hukum Internasional, Volume 5 Nomor 2, Januari 2008.

Syafrinaldi dan Zul Akrial (Editor), Demokrasi, Penegakan Hukum dan Perlindugan Hak Kekayaan Intelektual, UIR Press, Pekanbaru, 2012.

Zainal Abidin, Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v3i4.846

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.