PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI ATAS PINJAMAN ONLINE

ST. Nirwansyah ST. Nirwansyah

Sari


Setting the protection of personal data is important at this time because various problems arise often with the increasing use of personal data in information technology-based transactions in various aspects of life. The difficulty in taking action against illegal online loan businesses is because there are no regulations that provide strict sanctions against the existence of illegal online loans. These conditions make online loan service users get into problems at the time of collection. In this case, the billing method is sometimes unreasonable by using threats and terror techniques that lead to human rights violations. The protection of the rights of online loan service users is still not optimal even though there are sanctions in the laws and regulations regarding violations of one's right to security through electronic media. This is very concerning considering that online loan service users have basic rights that need to be protected, both as consumers and as humans who have had basic rights since birth.

Keywords: Human Rights, Advances in Technology, Information, Online Loans.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Ali S. K. Jahangir, Cultural and Educational Rights of Minorities: A Human Right and Constitutional Law Perspective, Indian Journal for Social Studies and Humanities, Volume 1, Nonor 2, 2013,

Brisilia Tumalun, Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Jurnal Lex Et Societatis, Volume 6, Nomor 2, 2018.

Chairul Anam, Komnas HAM: Pencurian Data dalam Ranah Digital Melanggar Hak Aasi Manusia, lihat pada: https://www.liputan6.com/news/read/4374458/komnas-ham-pecurian-data-dalam-ranah-digital-melanggar-hak-asasi, diakses pada tanggal 1 November 2021.

Dian Ekawati, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan, Jurnal Unes Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018.

Emmanuel Sujatmoko, Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, 2010.

Hwian Christianto, The Use Of Internet Media On Fulfilling Rights To Education During The Covid- 19 Pandemic: Human Rights And Criminal Law Perspectives, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 2, 2020.

Ignatius Bagus Susilo, et.al, Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, Surabaya, 2003.

Ineu Rahmawati, Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Peningkatan Cyber Defense, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Volume 7, Nomor, 2017.

Lauder Siagian, Arief Budiarto, Dan Simatupang, Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional, Jurnal Prodi Perang Asimetris, Volume 4, Nomor, 2018.

Mohammad Ilham Agang, HAM Dalam Perkembangan Rule of Law, Humanitas: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM, Volume 6, Nomor 1, 2015.

Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, Policy the Discontinuation of Personal Data Storage in Electronic Media, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 2, 2020.

Undang-Undang Dasat Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.




DOI: https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.957

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Jumlah Kunjungan

Negara Pengunjung

Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.